Dr. Ing. Evita H. Legowo: “BBN Sebagai Energi Alternatif”

15 Januari 2010
Guna menuju diversifikasi energi, sesuai dengan UU Energi Nomor 30 tahun 2007, maka penyediaan energi baru dan terbarukan wajib ditingkatkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, penyediaan energi dari sumber baru dan terbarukan yang dilakukan oleh badan usaha, bentuk usaha tetap dan perseorangan dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif untuk jangka waktu tertentu hingga tercapai nilai keekonomiannya. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dr. Evita Herawati Legowo dalam seminar nasional bertajuk “Kebijakan Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain” yang diselenggarakan oleh Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya (FP-UB), Jum’at (15/1). Lebih lanjut disampaikan, pada 2006 tercatat bahwa pemanfaatan energi masih sangat bergantung pada minyak bumi sebesar 51.66 persen disusul gas alam 28.57 persen dengan pemanfaatan energi baru terbarukan masih kurang dari lima persen. Dengan komitmen mengurangi pemanfaatan minyak bumi, maka pada tahun 2025 pemerintah mentargetkan pemanfaatan energi baru terbarukan mencapai 17 persen dengan pemakaian minyak bumi sekitar 20 persen, gas 30 persen dan batubara 33 persen. Diantara berbagai jenis pemanfaatan energi baru terbarukan, Bahan Bakar Nabati (BBN) merupakan salah satu alternatif yang digunakan sebagai pengganti Bahan Bakar Minyak (BBM) maupun bahan pencampur. Selain itu, beberapa kelebihan lain yang dimiliki BBN disebutkan Evita adalah ramah lingkungan, menciptakan lapangan kerja, menciptakan ketahanan energi serta berpotensi untuk mengurangi kemiskinan.
BBN
Pengembangan BBN menurut Evita akan diprioritaskan pada berbagai komoditas diluar pangan. Lebih lanjut Teknokrat yang menyelesaikan Doktor Bidang Kimia Minyak Bumi di TU Clausthal Jerman ini memperinci berbagai komoditas yang dapat digunakan diantaranya singkong dan tebu untuk bioethanol serta sawit dan jarak pagar untuk biodiesel. Beberapa komoditas yang saat ini tengah dikembangkan adalah aren, nipah, cantel, microalgae, sampah, dll. Lebih jauh pemerintah RI menurutnya juga telah membuat kebijakan pemanfaatan Bioethanol (substitusi bensin), biodiesel (substitusi solar) dan bio-oil/bio-plantation (sebagai substitusi kerosin dan fuel oil). Mulai Januari 2010 misalnya untuk transportasi Public Service Obligation (PSO), pemerintah RI telah mewajibkan pentahapan pemakaian biodiesel sebesar 2.5 persen. Sementara untuk transportasi non PSO adalah 3 persen serta industri dan komersial sebesar 5 persen. Dalam kurun waktu yang sama pentahapan pemakaian bioethanol memiliki jumlah lebih tinggi yaitu 3 persen untuk transportasi PSO, 7 persen untuk transportasi non PSO serta 7 persen untuk industri dan komersial. “Meskipun begitu kami memiliki pengalaman bahwa implementasi di lapangan selalu lebih sulit daripada sekedar pembuatan kebijakan”, ujarnya. Untuk itu pihaknya telah membuat banyak fasilitas dan insentif untuk pengembangan BBN diantaranya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.05/2007 tentang Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) serta subsidi BBN sebagai bahan substitusi yang dimasukkan dalam APBNP 2009 dan APBN 2010. Hasilnya sampai saat ini Indonesia memiliki kapasitas terpasang biodiesel yang mencapai 3.6 juta ton/tahun dan 250 ribu ton/tahun untuk bioethanol meskipun realisasi dilapangan menurutnya belum mencapai 10 persen.
Beberapa kendala mendasar implementasi BBN di lapangan menurut Evita adalah masalah harga dimana BBN masih lebih tinggi daripada bahan bakar fosil serta penyediaan bahan baku untuk keperluan energi yang belum dibudidayakan sebagai tanaman industri yang juga menjadi permasalahan. Dalam kesempatan tanya jawab, salah seorang peserta, Dr. M. Nurhuda dari Fisika FMIPA UB memberikan saran kepada Kementerian ESDM agar lebih mengakomodir hasil penelitian dosen dan peneliti dari Bangsa Indonesia sendiri sehingga bukan sekedar menjadi komoditas media dan politik tanpa realisasi nyata. [nok]

sumber: http://prasetya.brawijaya.ac.id/jan10.html#evita